Dituduh Korupsi, Bupati Kepahiang Lapor Polisi

CacamNian.com, Bengkulu – Bupati Kabupaten Kepahiang Hidayattullah Sjahid pada Selasa (5/1/2021) mendatangi Gedung Dit Reskrimsus Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan, terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan akun Facebook terhadap dirinya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, dirinya diperiksa sebagai saksi pelapor atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan akun Facebook. Dalam hal ini dirinya sebagai korban, sebagai warga negara pihaknya memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dan ia menyerahkan perkara tersebut sepenuhnya pada penyidik.

“Inikan biasa dari media sosial (medsos) kan banyak berita-berita yang hoaks dan unsur kebencian, jadi kita buat laporan. Saya sebagai warga negara dimintai keterangan. Saya serahkan semuanya kepada penyidik,” kata Hidayattullah Sjahid.

Terkait pemeriksaan tersebut, dilansir di PedomanBengkulu.com, Dede Frastien, Kuasa Hukum Hidayattullah Sjahid menjeskan, pemeriksaan terhadap kliennya tersebut merupakan tindak lanjut dari dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Bupati Kepahiang 3 Desember lalu.

“Jadi kapasitas bapak Bupati hari ini adalah sebagai saksi pelapor dalam aduan masyarakat yang dilayangkan tersebut,” kata Dede Frastien.

Dede Frastien mengungkapkan, dugaan pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh salah satu akun Facebook inisial BK dan KD pada saat Pemilihan Bupati 2020 lalu. Akun Facebook tersebut diduga selain melakukan pencemaran nama baik karena menyatakan bahwa Bupati Kepahiang Bupati Kepahiang melakukan dugaan korupsi proyek Rl18 miliar. Namun tuduhan yang disampaikan akun facebook tersebut tidak ada dan Bupati Kepahiang tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan.

Selain itu, ada akun Facebook inisial AS yang turut dilaporkan karena membuat pernyataan merendahkan martabat Hidayattullah Sjahid yang pada saat itu selaku petahana dalam Pemilihan Bupati Kepahiang 2020. Akun itu menyatakan selama menjabat jadi bupati Hidayattullah Sjahid tidak benar dalam mendidik anak-anak muda.

“Untuk pemeriksaan terhadap klien kami masih dalam standar penyidikan. Seputaran unsur-unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, yang menanyakan tentang apakah bapak (bupati) dirugikan atau tidak, yang jelas sebagai warga negara Indonesia bapak Dayat merasa sangat dirugikan dalam hal ini,” jelas Dede. [**]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *