Senator Riri: Stop Kesenjangan Upah Karyawan

CacamNian.com, Bengkulu – Hari ini 88 tahun yang lalu, pelaut-pelaut Indonesia melancarkan pemberontakan dengan mengambil alih kapal perang milik Angkatan Laut Belanda De Zeven Provinciën atau Kapal Tujuh Provinsi karena memprotes pemotongan gaji 17 persen dan perlakuan diskriminatif terhadap pelaut pribumi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, ada sebuah hikmah besar dibalik peristiwa Kapal Tujuh Provinsi tersebut terutama di tengah-tengah pandemi covid-19 yang melanda dunia.

“Berdasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik), wabah covid-19 telah membuat banyak pengusaha Indonesia merugi dan akhirnya memilih opsi pengurangan upah atau gaji pekerja. Ini patut disayangkan dan perlu solusi jitu dari pemerintah. Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi memberikan hikmah, pengurangan gaji nampak sepele, padahal bisa menimbulkan pemberontakan besar,” kata Riri Damayanti John Latief, Jumat (5/2/2021).

Perempuan yang meraih gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini menuturkan, Organisasi Pekerja Internasional bahkan mencatat dampak kepada perempuan lebih parah dibandingkan laki-laki.

“Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi juga mengajarkan betapa pentingnya penerapan gaji secara adil. Jangan sampai ada kesenjangan upah hanya karena perbedaan jenis kelamin karena ini adalah illegal dan diskriminatif,” tegas Riri Damayanti.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini mengapresiasi langkah tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memutuskan bahwa pengadaan vaksin covid-19 harus mandiri untuk karyawan perusahaan dan diberikan secara gratis.

“Kalau ada perusahaan yang memungut bayaran atau memotong gaji karyawan untuk pengadaan vaksin tolong ditindak dan diumumkan agar ada efek jera bagi yang lain,” tutur Riri Damayanti.

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini berharap pemerintah dapat meniru langkah-langkah kongkret yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk memberikan subsidi khusus terutama untuk para pekerja miskin yang berpendapatan rendah.

“Pandemi telah menciptakan lebih banyak kemiskinan dan ketidakstabilan. Dua ini bisa saja melahirkan peristiwa-peristiwa yang menghancurkan tatanan sosial. Di Indonesia memang gejalanya tidak tampak, tapi mencegah lebih baik ketimbang mengobati,” demikian Riri Damayanti.

Tambahan informasi, penurunan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17 persen diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933 sebagai upaya pemerintah Hindia Belanda mengatasi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu.

Loe de Jong, seorang ilmuwan Belanda, meyakini bahwa pemberontakan itu lantaran adanya penyusupan gerakan komunis yang rela mati demi Indonesia merdeka di antara awak kapal.

Sementara ilmuwan sejarah lainnya, Peter Boomgaard, menilai pemberontakan ini merupakan rentetan dari kerusuhan sosial dan pemogokan yang banyak terjadi di Hindia Belanda antara tahun 1932 hingga 1934 dari gerakan kemerdekaan yang ditekan oleh pemerintah kolonial dengan cara-cara kekerasan bersenjata. [**]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *