Melepas Label Legal dan Ilegal Tambang Buranga

Azman Asgar (Foto: Koleksi Pribadi).

Cerita soal tambang selalu berujung pada kerusakan ekologis, eksploitasi yang begitu masif menjadi dalang utama pengrusakan dan penghancuran ekosistem yang ada. Peristiwa yang mengakibatkan hilangnya enam nyawa warga di kawasan pertambangan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong itu merupakan bencana berulang dari buruknya aktifitas pertambangan di negeri kita.

Beragam kritik dengan berbagai macam perspektifpun bermunculan dalam merespon banyaknya jumlah pekerja yang mati tertimbun reruntuhan bekas penggalian yang amburadul tersebut, pokok yang paling menjadi perhatian adalah menyoal tentang legal dan tidak legalnya aktifitas pertambangan Desa Buranga Ampibabo itu.

Benarkah ini hanya urusan legal dan tak legal?

Persoalan tambang kita tak cukup hanya di usut pada problem “legal dan tidak legalnya”, melainkan harus menyeluruh pada tata kelola dan sistem yang mendasari mekanisme pertambangan itu berproduksi hingga mendatangkan laba bagi negara dan daerah.

Problem tambang kita bukan terletak pada legal atau tidaknya, melainkan pada sistem yang mengatur dan mengelola semua pertambangan itu sendiri. Sejak masa kolonial, model pengelolaan sumber daya alam kita tidak banyak mengalami perubahan, kolonial terus menggantungkan keuntungannya hanya dari pengerukan sumber daya alam mentah lewat sistem kerja paksa, lalu di lempar ke pasar eropa, sementara yang sedikit mendapat cipratan keuntungan justru para elit yang dekat dengan penguasa kolonial. Tradisi ini menjadi warisan turun temurun pengelolaan pendapatan negara di sektor sumber daya alam.

UU PMA 1966 semakin memperparah model pengelolaan sumber daya alam kita, meskipun sebelumnya semangat nasionalisasi dan industrialisasi pemerintahan Sukarno-Hatta pernah digaungkan tapi semangat ini justru layu sebelum berkembang. Boleh di bilang, UU PMA 1966 merupakan babak baru liberalisme di tanah air pasca kolonialisme dan Demokrasi Terpimpin.

Kembali pada persoalan legal dan tak legal, model pengelolaan pertambangan kita sejak dahulu memang tidak pernah ramah lingkungan, apalagi sampai mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, tak peduli itu berstempel legal maupun ilegal.

Ambil saja contoh pertambangan raksasa PT. Freeport di Papua, selain merusak lingkungan secara brutal, tidak sedikit jumlah pekerja di perusahaan raksasa tersebut mati tertimbun reruntuhan, ratusan bahkan sampai ribuan pekerja bisa di PHK kapan saja, belum lagi mati akibat kecelakaan kerja, sangat kompleks.

Jika Freeport Papua terlampau jauh dijadikan preseden buruk pengelolaan pertambangan kita, IMIP Morowali mungkin bisa lebih menyederhanakan penilaian kita dalam melihat sumbangsih pertambangan raksasa bagi negara dan daerah kita sendiri Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2018 PT. IMIP menyumbang pendapatan bagi negara sebesar 2 Triliun, diprediksikan pada Tahun 2022 akan tembus di angka 3 Triliun rupiah, padahal jumlah nilai eksport komoditas IMIP terhadap Sulteng tahun 2020 mencapai angka USD 6,4 Miliar atau sekitar 90 Triliun. Satu perusahan seperti Heng Jaya Industry mampu menghasilkan USD 134 Juta atau sekitar 1,6 Triliun rupiah dengan mengoperasikan 2 (dua) buah semelter, belum lagi 9 (sembilan) perusahaan besar lainnya yang tergabung dalam PT. IMIP.

Bagaimana kita (Sulteng) sebagai daerah penghasil?, yang jelas semua keuntungan dari pengerukan tanah di Indonesia (termasuk Sulteng) banyak keluar Indonesia ketimbang kita nikmati sebagai ongkos pembangunan daerah, persoalan ini sudah jauh hari terkonfirmasi oleh anggota Dewan Tehormat kita “bahwa Pertambangan tidak berdampak signifikan bagi pendapatan daerah” (Kutipan di salah satu media lokal Sulawesi Tengah), sekalipun IMIP di bumbui dengan istilah _Primadona_ di Sulawesi Tengah.

Apakah kedua perusahaan pertambangan yang saya tulis di atas itu ilegal?

Tidak, Mereka justru sangat legal dan berkekuatan hukum. Kehadiran perusahaan raksasa seperti IMIP dan Freeport tidak justru menjadi _keberkahan_ bagi Sulawesi Tengah dan Papua, sebaliknya banyak problem yang tidak pernah terselesaikan, dari urusan tenaga kerja, pendapatan daerah sampai pada urusan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada kebaikan yang berlabel ilegal jika aktifitas yang mendapat restu dari negara saja terus melakukan pengrusakan dan penghancuran manusia dan alam sekitar? Debat legal dan ilegal justru mengubur masalah utama tata kelola pertambangan kita.

Model pengumpulan pendapatan negara dan daerah yang bergantung pada sumber daya alam mentah (ekstraktif) akan selalu memperparah kerusakan alam dan ancaman lainnya, apalagi skemanya neoliberal kapitalistik, itu semakin brutal lagi.

Model pengelolaan pendapatan seperti ini harus di geser dari pengelolaan bahan mentah (ekstraktif) ke barang siap pakai (industrialisasi). Tentunya ini harus di tunjang oleh kemauan dan keseriusan pemerintah Pusat maupun daerah dalam mendorong Industri Nasionalnya.

Jikalaupun kepercayaan diri membangun Industri Nasional belum kuat, maka skema divestasi atau MIND ID (Mining Industry Indonesia ) merupakan pintu masuk pemerintah dalam membangun dasar pijakan Industri Nasionalnya.

Apa sudah cukup dengan divestasi?

Divestasi punya semangat yang progresif, mencoba menghadirkan negara dalam urusan perekonomian. Tapi, hambatannya ada pada elit-elit kekuasaan.

Negara kini menjadi “sarang” Persesengkolan segelintir orang dengan kepentingan bisnis mereka masing-masing, ini yang menjadi masalah “baru” di tanah air. Kalau sebelumnya para pemilik modal hanya sekedar menawarkan proposal kepentingannya pada kekuasaan, kini para elit pemilik modal itu justru terlibat penuh dalam menentukan kebijakan negara, yang lebih mengkhawatirkan lagi mereka justru tersebar ke semua Partai-partai politik.

Kerusakan lingkungan dan eksploitasi manusia tidak ditentukan oleh kelegalan atau ketidaklegalan sebuah aktifitas produksi (Tambang, Sawit dll) itu, melainkan sistem yang mengatur cara kerja produksi itu sendiri.

Azman Asgar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *