Optimis Sektor Kelautan dan Perikanan Bisa Jadi Andalan Ekonomi Nasional

Hj Riri Damayanti John Latief

CacamNian.com, Bengkulu –Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau, potensi ekonomi kelautan Indonesia diprediksi mencapai USD1.338 miliar per tahun (Data Estimasi KKP, 2020). Perkiraan angka ini berasal dari sebelas sektor yakni perikanan tangkap USD20 miliar, perikanan budidaya USD210 miliar, industri /pengolahan USD100 miliar, dan industri bioteknologi USD180 miliar.

Namun, dengan segala potensi yang ada, sektor kelautan dan perikanan terus mendapatkan ancaman dari lingkugan sekitarnya. Ancaman itu, terutama berasal dari polusi lautan seperti sampah plastik yang volumenya semakin meninggi dari waktu ke waktu.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, agar ancaman tersebut bisa menurun dan hilang, Pemerintah mulai penerapan ekonomi biru yang dimulai dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini menjelaskan, dengan menerapkan ekonomi biru, dua keuntungan bisa didapatkan secara sekaligus. Keduanya, adalah keuntungan ekonomi dan ekologi.

“Itu artinya, dalam waktu bersamaan manfaat ekonomi bisa didapat, tapi melestarikan alam juga bisa dilakukan,” ujarnya.

“Komitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan menjaga prinsip kelestarian lingkungan dan sekaligus peningkatan kesejahteraan pada sektor kelautan dan perikanan ini patut diapresiasi. Komitmen itu bergaung, karena dunia sedang mengadopsi prinsip ekonomi biru,” tambahnya.

Diketahui, dorongan untuk melaksanakan prinsip tersebut ada dalam laporan Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Marves) dan Investasi bersama Bank Dunia.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bagaimana ekonomi laut yang berkelanjutan menjadi sangat penting bagi Indonesia, arena itu bisa membantu dalam mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin mengatakan, laporan tersebut lebih rinci mengulas tentang rekomendasi arah kebijakan yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam mengawal investasi di bawah prinsip ekonomi biru.

Salah satu rekomendasi itu adalah meminta Indonesia untuk bisa menerapkan sistem wilayah pengelolaan perikanan nasional Republik Indonesia (WPP-NRI) dan sekaligus memperkuat area taman laut yang terus mengalami perkembangan.

Rekomendasi berikutnya yang dimuat dalam laporan tersebut, adalah tentang dorongan perluasan moratorium alih fungsi hutan primer yang meliputi seluruh ekosistem hutan bakau (mangrove). Dorongan tersebut untuk mencegah kerusakan mangrove lebih luas. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *