Konflik Tanah Papua, DPW PRIMA Papua Barat Minta Pemerintah Usut Tuntas

Richard Charles Tawaru, ketua DPW PRIMA Provinsi Papua Barat

CacamNian.com – Hari minggu 18 April 2021 terjadi penganiayaan secara bersamaan di dua wilayah. Pengeroyokan terhadap anggota Kopassus dan Brimob kelapa dua di Kafe Blok M Jakarta, disaat yang sama terjadi bentrok antar pemuda di Amban Manokwari Papua Barat yang menyebabkan Feri Rumbarar meninggal dan Hendrik Aronggear kritis

Sumber dari DPK PRIMA Manokwari mengatakan, akibat bentrokan tersebut, jalan di palang, situasi mencekam. Jangan sampai ada pihak ketiga memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan konflik SARA, maka itu pelaku pengeroyokan harus ditangkap dan diadili, ujar Ketua DPK Manokwari, Julaeha.

Everistus Kayep, ketua DPW PRIMA Papua mengatakan, konflik yang terjadi akhir-akhir ini di kabupaten Puncak dan Intan Jaya, tak bisa diselesaikan melalui pendekatan bersenjata, sebab rakyat sipil yang kerap jadi korban.

Menurut Ever, baku tembak KKB versus Militer Indonesia harus diakhiri. Ada cara penyelesaian diluar cara-cara bersenjata.

PRIMA, menurutnya, sudah menjalankan resolusi Dewan Rakyat Papua sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan berkeadilan, ungkap Everistus. Lanjutnya, pemerintah seharusnya merubah pendekatan dari bersenjata dengan pendekatan keadilan dan persamaan hak.

Richard CHarles Tawaru, Ketua DPW PRIMA Papua Barat, mengatakan, konflik hak-hak dasar di Tanah Papua kerap terjadi, akibat perampasan lahan masyarakat adat oleh oligarki pangan, hutan dan pemodal asing, yang seenaknya menguasai ratusan hektar tanah dan hutan masyarakat.

Tawaru melanjutkan, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam berbagai kebijakan investasi pemerintah, agar supaya tidak ada lagi yang jadi penonton sehingga muncul iri hati dan kecemburuan sosial yang melebar. Kami di Papua masyarakatnya masih kuat hubungan kekerabatan, sehingga kadang kepentingan segelintir elit menghancurkan tatanan tersebut. Maka itu, Lanjut Charles, Dewan Rakyat Papua solusi mengatasi kronis konflik Papua saat ini maupun masa yang akan datang.

Ada rentetan peristiwa kekerasan yang seakan dibiarkan oleh pemerintah jelang berakhirnya otsus jilid satu di tahun ini, ujar Jubir PRIMA, Arkilaus Baho.

Menurut Arki, belum selesainya konflik separatisme di kabupaten Puncak, Intan Jaya dan lainnya, ditambah lagi dengan kekerasan yang terjadi bersamaan pada hari minggu tersebut, seakan ada operasi terselubung untuk mengacaukan masyarakat, agar evaluasi otsus jilid dua sejalan dengan kepentingan segelintir elit dan oligarki. Nasib Papua dibiarkan semrawut tanpa penyelesaian masalah yang tepat, ujar Arki

Perlu diketahui, penganiayaan terhadap dua anggota aparat di Jl Falatehan oleh oknum tak jelas, menyebabkan Donatus Boyau asal Amungme Mimika Papua dari grup 3 kopassus mengalami luka, sedangkan Yohanes Samuel Biet dari brimob kelapa dua meninggal dunia. Sementara baku hantam di Manokwari, kembali terjadi dimana sebelumnya terjadi kasus penganiayaan. Ferry Aronggear meninggal dunia sedangkan Hendrik Aronggear kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *