oleh

Senator Riri Pastikan Petani Terima Pupuk Kualitas Baik

Hj Riri Damayanti John Latief

CacamNian.com, Bengkulu – Pemerintah memiliki banyak kepentingan untuk mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk kepada seluruh petani sehingga setiap petani dapat mendapatkannya dengan asas enam tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, waktu, tempat dan mutu.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, pupuk merupakan salah satu komoditas strategis sehingga masuk dalam kelompok barang yang peredarannya diawasi.

“DPD ingin memastikan bahwa di semua daerah, di Bengkulu, di kabupaten/kota, setiap petani dapat pupuk dengan kualitas bagus sehingga produksinya meningkat, petani sejahtera dan berkontribusi menciptakan ketahanan pangan nasional,” kata Riri Damayanti John Latief, Rabu (24/2/2021).

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini memaparkan, Komite II DPD RI tengah melakukan pengawasan mengenai berbagai langkah pengelolaan pupuk bersubsidi di daerah pemilihan masing-masing.

“Jangan ada kelangkaan pupuk. Jangan ada ekspor pupuk yang tidak terkontrol. Jangan ada petani kecil yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Segera data semua petani dan kelompok tani dalam sistem e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok),” imbuh Riri Damayanti John Latief.

Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini menyayangkan naiknya Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun 2021 yang membuat harga pupuk bersubsidi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi juga naik.

“Jelas ini akan membuat petani kesulitan untuk pulih di tengah pandemi. Mungkin bagi sebagian petani ada yang menganggap wajar kenaikan ini asalkan cara mendapatkan pupuknya mudah dan kualitasnya bagus,” tegas Riri Damayanti John Latief.

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai (PJPP) ini mengungkapkan, akhir tahun lalu Kementerian Pertanian telah menunjukkan atensinya mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Bengkulu dengan menggelontorkan berbagai bantuan.

“Tapi DPD tetap akan menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satu poin yang ingin digali pada kesempatan kali ini adalah tentang return yang diperoleh negara dari subsidi pupuk. Apa letak inti permasalahan pupuk bersubsidi di daerah, bagaimana cara pemerintah daerah menanggulanginya, apakah berkontribusi terhadap produksi pertanian dan lain sebagainya,” demikian Riri Damayanti John Latief.

Untuk diketahui, pengawasan yang dilakukan DPD RI ini sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 292 serta Pasal 293 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPD RI; dan Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI. [M]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed